Peraturan Daerah : Memancing di Air Keruh

.
Indonesia dibawah rezim orde baru sangat sarat dengan pola sentralisasi, semua permasalahan yang terjadi di tanah air ini diselesaikan oleh "orang pusat" . Kebijakan-kebijakan nasional dalam bidang perekomian, sosial, budaya, politik, hukum dan agama tidak luput dari genggaman pemerintah pusat yang berada di ibu kota Jakarta.

Semua produk kebijakan nasional dikemas dalam suatu perangkat perundang-undangan yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh setiap perpanjangan tangan pemerintah pusat didaerah, yang pada masa itu dikuasai oleh partai pemerintah yaitu partai Golongan Karya dengan Korps Pegawai Republik Indonesia-nya ("Korpri") . Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa pada masa itu, harus sinkron dengan seluruh peraturan yang berada dibawahnya hingga sampai pada tingkat peraturan daerah sekalipun.

selanjutnya...